Sikap FSLDK perihal ‘Gejolak Mesir’

  1. FSLDK menolak dengan tegas, rezim diktator mubarak yang menzhalimi sebagian besar rakyat mesir selama 30 tahun
  2. Menolak campur tangan USA dalam pergantian kepemimpinan di mesir, karena wilayah tersebut adalah sepenuhnya hak  rakyat mesir
  3. Mengajak seluruh rakyat dunia untuk melihat lebih rinci terkait campur tangan yahudidalam indikasi ‘polisi berseragam sipil yang pro mubarak ‘ dengan menelaah kasus lapangan dengan seksama dan detil sesuai fakta lapangan yang sebenarnya
  4. Mendesak pemerintah SBY untuk menentang segala bentuk ketidak-adilan  dan penindasan sesuai UUD 1945

Telah dilaksanakannya acara FSLDK ( Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus Daerah ) dengan Tema “Akselerasi Pembangunan Daerah Priangan Barat Menuju Masyarakat Madani” di Institut Pertanian Bogor yang dilaksanakan selama tiga hari yaitu pada tanggal 28, 29, 30 januari 2011. Serangkaian acaranya berupa sekolah LDK, seminar kedaerahan, dan musyawarah. Acara ini diikuti oleh beberapa perguruan tinggi periangan barat mencangkup Bogor, Sukabumi, Cianjur, dan karawang. Hal ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengokohkan ukhuwah islamiyah, berbagi informasi ke LDK an, membangun sinergitas, dan meningkatkan profesionalitas dakwah demi tegaknya nilai-nilai islam di lingkungan kampus.

Acara hari pertama, yaitu pada hari jum’at tanggal 28 januari 2011 dan dimulai pada pukul 07.00 WIB sampai dengan 18.00 WIB. Serangkaian acaranya antara lain dimulai dengan pembacaan do’a, tilawah, sambutan-sambutan,games ta’aruf sesame peserta, openmind FSLDK diiringi dengan sesi Tanya jawab, dan penampilan Nasyid dari Silva Voice. Selain itu, setelah peserta isoma dilanjutkan dengan seminar kit yang di bawakan oleh beberapa pembicara mengenai ke LDK-an. Acara hari pertama ini cukup mengesankan, selain bisa mengenal teman-teman dari berbagai daerah juga bisa mendapatkan ilmu yang insyallah bermanfaat.

Dilanjutkan dengan acara yang kedua, yaitu pada hari sabtu, 29 januari 2011 yang serangkaian acaranya adalah mengenai taujih sidang, LPJ, Sosialisasi agenda musyawarah, sidang pleno, kemudian dilanjutkan dengan sidang komisi. Sidang komisi ini dibagi kedalam tiga bagian, yaitu komisi A tentang isu-isu yang terkait dengan permasalahan keislamanan mulai dari penyimpangan agama, aqidah dan lain sebagainya. Lalu ada komisi B yang isinya tentang ke-LDK-an, yang didalamnya mencangkup tentang jaringan komunikasi, optimalisasi penerjemah peran LDK, pendampingan LDK, dan mentoring atau aasistensi agama.  Komisi C yaitu berupa bahasan keputrian yang didalamnya membahas tentang baagaimana para muslimah yang ada di daerah priangan barat ini menjadi seorang muslimah yang tangguh, mempunyai wawasan luas tentang agama, dan mampu memahami peran wanita yang sebenarnya. Sehingga seorang muslimah dapat mensyukuri apa yang Allah SWT karuniakan kepadanya dan dapat menjadi seorang ibu yang baik nya bagi keluarganya. Karena apabila seorang ibu itu baik maka keturunannyapun akan baik karena Perempuan adalah tiang Negara,apabila perempuan itu baik maka baiklah Negara itu dan apabila perempuan rusak maka rusaklah Negara itu.

Acara pada hari ketiga yaitu rihlah ( jalan-jalan ) yang dipandu oleh akhi David keliling IPB(Peternakan) yang diselingi dengan sarapan pagi bersama antara panitia dan peserta. Selanjutnya setelah semua selesai, maka dilanjutkan lagi dengan sidang komite yaitu pemilihaan ketua puskomda dan Tuan rumah baru.dimana yang terpilih sebagai ketua puskomda adalah UIKA dan Tuan rumah baru adalah UNIDA.

Acara yang paling seru adalaah sesi perkenalan antara semua panitia akhwat dengan seluruh peserta akhwat yang dilaksanakan paada malam pertama kali nginap di penginaapan APD(Asrama Putri Dramaga), dan sesi foto-foto dengan semua peserta di hari terakhir.

alhamdulillah

kemarin, baru saja selesai kepanitiaan fsldkd pribar yang ke 8, .

sungguh merupakan sebuah pengalaman yang mengesankan dan menjadi sebuah pelatihan personal tersendiri bagi ana,. . Jelas aja,  padahal baru  dilantik sebagai pengurus LDK Al-huriyyah, langsung ditunjuk sebagai panitia.. Bekerja dengan sohib dan sohibah di sana yang sungguh luar biasa  serta kakak2 yang selalu memberikan semangat,  menjadi pemicu api semangat sehingga tetap bergairah sampai selesai, .,

Banyak sekali evaluasi yang harus ana perbaiki bersama dengan kawan2,apalagi di hari pertama ana ditunjuk jadi koordinator acara,, ternyata sungguh sulit…

semoga ALLAH memberikan nilai terbaik serta pahala buat kami dan kaum muslimin lainnya yang memperjuang kalimat Allah tetap tegak di bumi ini..

amien

thanks God, sudah mempertemukan  ana dengan keluarga yang hebat

Oleh Donny Afroni

26 Jan 2011 21:43:00

Tiga hari setelah menggelar pelatnas timnas U-23 yang dipersiapkan menghadapi laga Pra-Olimpiade 2012, pelatih tim nasional Indonesia Alfred Riedl mengaku masih menghadapi kendala untuk membenahi kelemahan di sektor pertahanan.

Menurut Riedl, berdasarkan pengamatannya dari tiga hari latihan, sektor tengah dan depan sudah tidak bermasalah. Namun, sektor belakang menjadi pusat perhatian Riedl sebelum menjalani duel melawan Turkmenistan pada 23 Februari dan 9 Maret nanti.

Kabarnya, Badan Tim Nasional [BTN] PSSI akan terus mendatangkan pemain blasteran untuk mengikuti seleksi timnas U-23, kendati Riedl telah menentukan skuad pelatnas. Karena itu, Riedl berharap pemain blasteran yang didatangkan itu mempunyai posisi sebagai pemain belakang.

“Kekuatan kami ada di lini tengah. Saya juga memiliki beberapa striker yang bagus. Tapi lini belakang masih kurang. Saya pikir itu poin yang harus kami benahi, karena sangat krusial pada laga melawan Turkmenistan,” kata Riedl.

“Saya berharap ada bek-bek dari luar negeri yang meningkatkan kualitas pertahanan tim. Mereka akan mengikuti seleksi seperti pemain lainnya. Mereka ikut seleksi selama satu pekan. Jika tidak memenuhi persyaratan, maka tidak dipilih.”

http://www.goal.com

Selasa, 25/01/2011 11:34 WIB

Elvan Dany Sutrisno – detikNews
Jakarta – Curhat Presiden SBY beberapa waktu lalu ‘direspon’ oleh Partai Demokrat (PD). PD meminta gaji Presiden dinaikkan, dan sepatutnya memiliki gaji paling besar dibanding pejabat tinggi negara lainnya.

“Idealnya Presiden memiliki gaji tertinggi di Indonesia. Kami mendorong kenaikan gaji Presiden yang ideal,” ujar Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi PD, Achsanul Qosasi, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (25/1/2011).

Menurutnya, kenaikan gaji Presiden diperlukan bersamaan dengan rasionalisasi gaji pejabat negara. Menurutnya dibanding gaji presiden negara lain, gaji Presiden SBY masih lebih rendah.

“Saat ini gaji Gubernur BI, gaji dirut BUMN lebih tinggi. Gaji presiden kita masih sangat rendah. Mekanismenya nanti usulan dari Komisi II DPR,” paparnya.

Dia pun meminta masyarakat memahami semangat PD merasionalisasi pejabat negara dan menaikkan gaji Presiden. Menurutnya, kemiskinan bukan satu-satunya faktor yang menghambat rencana kenaikan gaji Presiden.

“Jangan bandingkan penduduk miskin. Di mana-mana penduduk miskin itu ada,” ucapnya enteng.

Sedangkan rasionalisasi gaji pejabat negara ini, menurutnya dilakukan dengan penerapan indeks. Sehingga pejabat negara mendapat gaji sesuai takaran yang tepat.

“Kalau anggota DPR menurut saya sudah cukup. DPR itu fungsinya pengawasan dan gajinya sudah cukup, tak perlu naik,” terangnya.
(van/gun)

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!

Minggu, 14 November 2010 | 06:35 WIB

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD. TEMPO/Andika Pradipta

TEMPO Interaktif, Jakarta -Penyuapan yang dilakukan Gayus Halomoan Tambunan terhadap Kepala Rumah Tahanan Markas Komando Brimob, Kelapa Dua, Depok, Komisaris Iwan Siswanto, dinilai sudah kelewatan. Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md. mengatakan, untuk mencegah Gayus menyuap lagi, terdakwa kasus mafia hukum itu harus dimiskinkan.

“Negara melakukan penyitaan seluruh kekayaan atas nama Gayus,” kata Mahfud saat dihubungi kemarin.
Menurut Mahfud, pemiskinan Gayus tetap berada dalam koridor hukum, yakni sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 10 KUHP. Menurut Mahfud, pemiskinan Gayus tak melanggar hak asasi, karena hak seseorang bisa dibatasi oleh undang-undang.
Gayus adalah mantan pegawai golongan III-A Direktorat Jenderal Pajak yang diduga memiliki kekayaan ilegal sekitar Rp 100 miliar.
Direktur Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mochtar, mengusulkan agar semua uang yang dimiliki Gayus dibekukan. “Sterilisasi Gayus dari sumber uang,” ucapnya.
Pengacara Iwan, Berlin Pandiangan, mengatakan Gayus telah memberikan uang suap sebesar Rp 368 juta kepada Iwan. Gayus diduga menyuap Iwan agar bebas keluar dari rumah tahanan.
Mahfud mengatakan, Gayus harus dijatuhi hukuman seberat-beratnya atas perbuatannya itu. Sesuai dengan Undang-Undang No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, orang yang melakukan korupsi bisa diancam hukuman maksimal seumur hidup. Bahkan, bila negara dalam keadaan darurat, orang tersebut bisa dihukum mati.
Tindakan Gayus menyuap Iwan agar diizinkan keluar dari tempat tahanan, kata Mahfud, bisa diancam hukuman seumur hidup. Bagi Mahfud, hukuman seumur hidup ditambah pemiskinan buat Gayus adalah momentum perbaikan bagi pemberantasan korupsi. “Biar orang lain kapok,” kata dia.
Anggota Komisi Hukum DPR, Nasir Djamil, mendukung usul pemiskinan Gayus. Politikus PKS itu mengatakan pemiskinan Gayus akan memberi pesan keadilan bagi rakyat yang dirugikan serta memberi efek jera sehingga perbuatan Gayus tak ditiru orang lain.
“Pemiskinan ini akan jauh lebih terasa efeknya dibanding sekadar penjara seumur hidup atau denda,” kata Nasir saat dihubungi kemarin.
Nasir menambahkan, hukuman mati juga sesuai bagi mafia hukum seperti Gayus. “Tetapi harus ada tahapan-tahapannya, seperti melaksanakan pemiskinan seperti ini,” kata dia.
Namun, menurut anggota Komisi Hukum DPR lainnya, Syarifudding Suding, buat Gayus, hukuman mati lebih tepat dari sekadar pemiskinan. Alasannya, hukuman mati akan memberi efek jera bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama. “Gayus layak menerima hukuman mati,” tuturnya.
AMIRULLAH | RIRIN AGUSTIA | ARYANI KRISTANTI

Senin, 24 Januari 2011

Hidayatullah.com — Ketua Forum Umat Islam (FUI) Bogor Raya, Iyus Khaerunnas Malik, menegaskan bahwa permasalahan sesungguhnya yang terjadi pada kasus GKI Yasmin Bogor adalah adanya kebohongan.

“Yaitu adanya pemalsuan surat dan tanda tangan masyarakat setempat untuk persyaratan keluarnya IMB,” kata Iyus dalam rilis persnya yang diterima Hidayatullah.com, Senin (24/01).

Pengadilan Negeri Bogor sendiri, lanjut Iyus,  telah membuktikan bahwa telah terjadi pemalsuan dan tandatangan masyarakat, yaitu dengan dijatuhinya putusan bersalah Majelis Hakim kepada Munir Karta pada hari Kamis 20 Januari 2011 lalu selaku terdakwa kasus pemalsuan surat dan tandatangan masyarakat setempat.

“Dengan adanya bukti-bukti tersebut sudah sangat jelas bahwa IMB GKI Yasmin statusnya cacat hukum,” tegas Iyus.

Mewakili komponen umat Islam, Iyus menjelaskan, warga Muslim Curug Mekar khususnya dan Bogor pada umumnya, tidak pernah melarang jemaat gereja manapun beribadah dan tidak pernah melarang pendirian rumah ibadah jika seluruh syarat syaratnya dipenuh secara sah dan tidak melakukan penipuan.

Oleh karena itu, umat Islam meminta kepada seluruh aparat Kota Bogor, agar oknum-oknum pihak GKI yang masih selalu memprovokasi Umat Islam dengan tetap melaksanakan aktifitas keagamaan di area tersebut, segera  diamankan, sehingga tidak memancing kemarahan umat Islam.

Mengingat IMB GKI tersebut cacat hukum, maka pihaknya juga meminta kepada Pemerintah Kota Bogor, untuk segera mencabut SK IMB tersebut. Karena dalam proses pengajuannya tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah PBM dua Menteri & instruksi gubernur no. 28 tahun 1990.

Iyus juga meminta media, agar objektif dalam memuat berita seputar kasus Yasmin, karena selama ini opini yang berkembang jauh dari kebenaran.

“Opini yang dibuat ialah seolah-olah umat Islam yang tidak toleran, umat Islam melarang umat lain beribadah, umat Islam anarkis dan lain sebagainya,” imbuh dia. Padahal kasusnya adalah pelanggaran aturan-aturan yang berlaku. *

Rep. Ainuddin Chalik
Red. Cholis Akbar

untuk info selanjutnya klik:
Hidayatullah.com